APU & PPT

Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Dalam rangka mencegah PT. Teleanjar Indonesia dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka PT. Teleanjar Indonesia tunduk pada :

  • Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  • Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
  • Peraturan Bank Indoensia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang mewajibkan kepada seluruh Bank di Indonesia untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Agar penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dapat berjalan efektif, PT. Teleanjar Indonesia telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Prosedur, yang meliputi diantaranya:

  • Penerimaan dan identifikasi Nasabah (termasuk Beneficial Owner)
  • Customer Due Diligence (CDD) atau penerapan prinsip-prinsip Know Your Customer (KYC) dan Enhance Due Dilligence (EDD)
  • Penerapan Risk Based Approach (RBA)
  • Area berisiko tinggi dan Politically Exposed Person (PEP)
  • Pelaksanaan CDD/KYC oleh pihak ketiga
  • Pemantauan dan pelaporan
  • Prosedur transfer dana
  • Sistem informasi manajemen
  • Sumber Daya Manusia dan pelatihan
  • Pengendalian Intern

2. Pengawasan Manajemen

Direksi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa penerapan Prinsip APU-PPT berjalan secara efektif dengan cara sebagai berikut:

  • Memastikan PT. Teleanjar Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur program APU-PPT,
  • Mengusulkan kebijakan tertulis program APU-PPT kepada Dewan Komisaris,
  • Memastikan penerapan program APU-PPT sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan,
  • Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU-PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU-PPT
  • Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU-PPT,
  • Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU-PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi PT. Teleanjar Indonesia serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme,
  • Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU-PPT secara berkala.

Pengawasan Dewan Komisaris adalah:

  • Menyetujui kebijakan tentang program APU-PPT
  • Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan program APU-PPT.

3. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan yang memadai didalam menjalankan tugas-tugasnya, maka PT. Teleanjar Indonesia berkewajiban menyediakan program pelatihan bagi seluruh karyawannya dibidang APU-PPT. Adapun cakupan materi pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU-PPT,
  • Tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan
  • Kebijakan dan prosedur internal penerapan program APU-PPT serta peran dan tanggung jawab karyawan dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4. Audit dan Kepatuhan

Untuk menguji efektivitas bahwa pelaksanaan program APU-PPT tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pemantauan oleh pihak independen secara berkala oleh Internal Audit, lengkap, dan utuh.